Tidak Ada yang Salah dengan Menjadi Seorang PNS

Tulisan ini berangkat dari sindiran-sindiran masyarakat luas yang ditujukan kepada para insan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas merosotnya citra mereka di mata masyarakat. Mudah-mudahan kalian yang pernah dan baru mau akan mengkritik pedas insan-insan PNS sedikitnya dapat tercerahkan atas adanya tulisan ini. Aamiin.

Sebuah Pekerjaan “Menantang” Bernama PNS

Menurut hemat saya, hanya ada dua jenis pekerjaan yang terkelompokkan berdasarkan sumber pendapatan yang mereka terima. Pertama, pekerjaan yang digaji langsung bersumber dari kas negara, dan yang kedua ialah selain dari pada itu. PNS masuk ke dalam golongan yang pertama, turut serta di dalamnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Negera Indonesia (TNI), dan lain-lain.

Upah yang diterima setiap bulannya oleh para PNS ini bersumber dari kas negara yang terkumpul berkat “patungan” rakyat lewat pungutan pajak. Jadi, kalau boleh diperjelas, bisa kita tarik kesimpulan seperti ini: rakyat menggaji PNS. Di sini jelaslah sudah bahwa tanggung jawab utama PNS itu ditujukan kepada negara, kepada rakyat, kepada mereka-mereka yang telah memberi upah. Tanggung jawab yang patut diemban insan PNS kepada rakyat terwujud melalui pelayanan serta pengabdian yang optimal. Tapi, apa benar itu sudah terwujud?

Nah, ini yang menjadi sebab musabab timbulnya citra negatif yang diperoleh PNS dari masyarakat luas. Tidak bisa dipungkiri memang kenyataannya masih ada oknum-oknum “nakal” PNS yang tak berintegritas sama sekali. Tak perlulah kiranya saya menguraikannya satu-persatu. Tapi, saya mengakui hal itu.

Yang perlu saya ketengahkan pula di sini ialah, tidak cuma PNS yang memiliki kekurangan tersebut. Kalau boleh jujur, mungkin semua jenis pekerjaan pasti memiliki masalah dengan intergritasnya masing-masing. Contohnya, seorang pedagang beras yang terbukti curang dengan memainkan timbangannya, atau pengusaha kelas atas yang terlibat ke dalam praktik kolusi bersama-sama pejabat pemerintahan. Jangankan itu kawan, seorang guru mengaji saja tak akan pernah luput dari kekhilafan.

Bedanya, pedagang, pengusaha, dan guru mengaji tidak dibayar oleh negara. Sedangkan PNS, ya. Itu sebenarnya yang menjadikan PNS sebagai target tembak yang sangat “empuk” bagi para kritikus, jauh lebih “empuk” dari jenis pekerjaan yang lain–selain PNS, Polri, TNI, dll–. Karena itu saya katakan sebelumnya bahwa PNS itu ialah sebuah pekerjaan yang “menantang”. Ianya memegang tanggung jawab bukan secara parsial kepada individu per individu, tapi secara simultan kepada segenap rakyat Indonesia.

Jadilah Abdi Negara yang Berkompeten

Ada sekitar 4 jutaan PNS yang tersebar di pelosok negeri ini. Bila satu persatu individu PNS ada saja yang terungkap terbukti melakukan hal-hal negatif yang berkaitan dengan jabatan pekerjaan yang tengah diembannya, tentu hal ini secara tidak langsung turut mempertebal ketidaksimpatikan kalangan masyarakat terhadap PNS itu sendiri. Ingat, pekerjaan PNS tercap sebagai sebuah kesatuan pamong di mata masyarakat. Jadi, cemoohan kepada satu pihak PNS yang tak terpuji sering kali dirangkaikan dengan pernyataan yang menggeneralisir. Perlu dicamkan pula bahwa sebenarnya jauh lebih banyak PNS yang memiliki kompeten mumpuni, penuh integritas, betul-betul mengabdi, daripada oknum-oknum “nakal” tadi. Untuk di BPS saja misalnya, ada banyak arena “menyabung nyawa” yang pernah dilakoni insan-insan PNS di dalamnya yang bisa anda sekalian saksikan hanya demi mendapatkan secarik kertas berisi data.

Kepada setiap aparatur negara wajib kiranya merapatkan barisan, bekerja sama dalam memenuhi sebuah komitmen akan pemantapan kualitas diri masing-masing, agar penilaian-penilaian miring yang ditujukan akan semakin surut atau bahkan sunyi ditelan prestasi. Perlu pula bagi setiap PNS untuk menimang terlebih dahulu apa baktinya sudah cukup pantas dibayar mahal oleh negara, apa dirinya masih layak memangku pekerjaan sebagai abdi negara? Dan pula kalau seorang pemain sepak bola bisa dibayar milyaran rupiah dalam setiap pekan karena kian impresifnya penampilannya di lapangan, tentu tidak akan menjadi masalah apabila kesejahteraan PNS benar-benar terjamin kalau diikuti pula dengan pelayanan yang apik serta kinerja yang baik, ya kan? Di sini diperlukan hukum kesamaan hak dan kewajiban dalam menjawabnya.

Sementara bagi kalian yang mengagung-agungkan perubahan dalam tatanan negara ini, saya mengundang anda untuk berkarir menjadi abdi negara, salah satunya PNS. Dengan menjadi PNS, setidaknya kontribusi pemikiran anda dapat berwujud nyata dalam berbagai kebijakan yang anda jalankan di dalam suatu sistem pemerintahan. Di sana, campur tangan anda akan berlaku, dan itu lebih berarti daripada ketika anda hanya bisa duduk-duduk santai di kursi goyang sambil sibuk mengkritisi sana-sini. Saya yakin, apabila aparatur negara ini dijabat oleh orang-orang yang kritis dan penuh gairah dalam menuntut perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik, maka tak lama lagi kita akan bisa sama-sama melihat kemajuan negara ini.

Penutup

Tidak ada yang salah dengan PNS di Indonesia, tidak ada pula salahnya berkarir dengan menjadi seorang PNS. Yang salah itu hanya segelintir oknum PNS yang miskin kualitas. Karena yang segelintir itu, reputasi baik yang ditorehkan serta pengabdian yang membumbung yang pernah dilakukan oleh insan PNS lainnya seakan tak pernah terendus oleh masyarakat. Tidak adil memang. Tapi begitulah kehidupan, seseorang akan lebih mudah menghafal keburukan-keburukan orang lain daripada kebaikan-kebaikan yang pernah ditampilkan orang itu.

Yang menjadi persoalan adalah kalau sampai masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap PNS dan mendiskreditkannya, maka negara ini mau dijalankan oleh siapa? Pihak swasta? Sekian.

Salam.